Pemerintah Membantu UMKM Terus Bersinar
Pandemi virus corona yang berlangsung hampir 3 bulan hampir membuat perekonomian nasional lumpuh. Zona UMKM, yang didominasi warga kelas menengah ke dasar, apalagi kehabisan pemasukan. Semacam yang dirasakan Heryanto, seseorang pengrajin tikar lipat asal Babakan, Ciseeng, Bogor, mengaku usahanya terpaksa tutup sepanjang 4 bulan masa pandemi Covid- 19.
Akibatnya, sebagian masyarakat dekat dari golongan ibu- ibu yang diberdayakan Heryanto ikut kehabisan sumber pemasukan utama dari usaha menjahit tikar lipat itu. Menjawab perkara yang dirasakan Heryanto dan para pelakon UMKM yang lain, Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Ja’ far berkata pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi wajib memperoleh sokongan dari banyak stakeholder.
Legislator dari Fraksi PKB ini juga mendesak pemerintah supaya membagikan atensi lebih kepada pelakon UMKM di Tanah Air supaya naik kelas, tercantum sokongan anggaran permodalan. Karena sepanjang ini, anggaran UMKM tidak sempat naik." Bicara soal Departemen Koperasi serta UKM, ini anggaran UMKM tidak sempat naik. Malah turun. Jadi terkesan tidak terdapat upaya buat memperjuangkannya," kritik Marwan.
Buat menanggulangi permasalahan UMKM, Marwan berkata grupnya hendak menunjang penuh apapun yang dicoba pemerintah demi stabilitas ekonomi di Tanah Air." Apapun yang dimohon pemerintah, hendak kita setujui buat kepentingan pemulihan ekonomi nasional serta paling utama zona UMKM. DPR siap back- up penuh anggaran, dan regulasi yang diperlukan pemerintah buat menanggulangi akibat ekonomi ini," tegasnya.
Kritik yang sama dilontarkan Periset senior Institute for Development of Economics and Finance( INDEF), Enny Sri Hartati, kalau jumlah UMKM yang naik kelas sangat sedikit. Dia berkata jumlah UMKM yang sanggup mengakses permodalan jumlahnya tidak menggapai 20%." UMKM kita ini tidak naik kelas. Terus buat apa terdapat Kemenkop bila kenyataannya tidak terdapat UMKM yang naik kelas? Bersumber pada informasi grafik kita itu isinya mikro serta ultra mikro. Statistiknya dari tahun ke tahun pula tidak terdapat kenaikan," kata Enny dalam peluang yang sama.
Bagaikan revisi bersama, Enny juga mendesak wajib terdapat redefinisi UMKM supaya kedepannya sanggup lebih bersaing dengan kompetitor dari luar negara. Sepanjang ini, kata Enny, banyak UMKM tidak sanggup menggunakan skema pembiayaan, sampai stimulus dari pemerintah. Dia pula meningkatkan, terdapat bias antara usaha kecil dengan industi kecil mikro, perindustrian tidak diurus, UKM pula tidak diurus.
Sedangkan itu, Asisten Deputi Permodalan Departemen Koperasi serta UKM Fixy mengakui Pemerintah hadapi dilema sepanjang masa pandemi sampai merambah new wajar. Bermacam kebijakan juga diganti membiasakan keadaan pasca pandemi, tercantum anggaran penindakan Covid- 19." Pemerintah mana yang rela ekonomi warganya terpuruk? Sehingga pemerintah juga wajib memilah mana yang wajib diprioritaskan, apakah menuntaskan penindakan Covid- 19 paling utama zona kesehatan ataukah menyelamatkan zona ekonomi," kata Fixy.
Fixy meningkatkan, Departemen Koperasi serta UKM juga mengalokasikan anggarannya buat ikut dan memulihkan perekonomian nasional tercantum menstimulus industri ekonomi yang terdampak corona." Kita semenjak dini tidak mempunyai anggaran buat alokasi penindakan corona. Hendak namun, terdapat sebagian penyesuaian tercantum mengganti anggaran ini secara total, serta dialokasikan buat menanggulangi akibat corona, industri perekonomian yang terdampak corona," pungkas Fixy.
EmoticonEmoticon